Perbedaan Firma, Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT)

1. Firma

    Landasan Hukum Firma diatur dalam pasal 16-35 KUHD. Sebagai suatu persekutuan, maka berlaku juga ketentuan yang tercantum dalam pasal 1618-1652 KUHPer (tentang persekutuan). berdasarkan pasal 16 KUHD, Firma adalah suatu persekutuan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah nama bersama. dikarenakan firma merupakan suatu persekutuan, maka tentunya suatu firma harus didirikan minimal oleh 2 orang. Pada prinsipnya, semua sekutu Firma adalah sekutu aktif, sehingga setiap sekutu berwenang untuk berbuat dan bertindak "keluar" atas nama firma. dalam hal menjalankan usahanya, pertanggungjawaban sekutu firma bersifat tanggung renteng (pasal 18 KUHD) dan bersifat tidak terbatas. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban tidak terbatas ini adalah dalam hal menagih hutang, kreditor tidak hanya berhak menuntut tanggung jawab firma untuk membayar hutang dari kekayaan firma, namun kreditor juga berhak menuntut hingga harta pribadi milik para sekutu.

    Namun dalam hal terdapat sekutu firma yang bertindak diluar kewenangan atau ultra vires, maka sekutu-sekutu lain dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. dengan kata lain, apabila terdapat kerugian dikarenakan sekutu firma yang bertindak diluar kewenangan, maka tanggung jawabmya berubah menjadi tanggung jawab pribadi dari anggota firma yang bersangkutan. sebagai suatu badan usaha yang bukan berbadan hukum, Firma tidak dapat dipailitkan. dikarenakan yang dapat dipailitkan adalah pribadi kodrati (naturalijke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon).

2. Persekutuan Komanditer (CV)

    Baik Firma dan CV memiliki landasan hukum yang sama, yaitu pasal 16-35 KUHD dan pasal 1618-1652 KUHPer. Hal yang membedakan Firma dan CV adalah terletak pada klasifikasi sekutu. apabila dalam Firma semua sekutunya adalah sekutu aktif, maka dalam CV, terdapat sekutu pasif/komanditer dan sekutu aktif. sekutu pasif dalam CV adalah sekutu yang bertindak sebagai peminjam uang (pemodal), sedangkan sekutu aktif adalah sekutu yang bertindak dalam mengurus CV. berdasarkan pasal 20 KUHD sekutu komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV, meskipun dalam prakteknya, sekutu komanditer bersama-sama melakukan pengurusan dengan sekutu pasif. Oleh dikarenakan sekutu komanditer dilarang bekerja ataupun melakukan pengurusan dalam CV, maka tanggung jawab sekutu komanditer ini bersifat terbatas. Sekutu komanditer tidak memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang ia masukkan kedalam persekutuan tersebut. Namun apabila ternyata diketahui bahwa sekutu komanditer juga ikut melakukan pengurusan dalam persekutuan tersebut, maka sekutu komanditer juga berhak memikul kerugian yang sama dengan sekutu lainnya secara tanggung renteng. sama seperti Firma yang merupakan suatu badan usaha yang bukan berbadan hukum, CV tidak dapat dipailitkan

3. Perseroan Terbatas (PT)

    Dasar hukum PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. sebagai suatu badan hukum, prosedur pembentukan PT serta struktur organisasi dalam PT jauh lebih kompleks dibandingkan badan usaha (yang bukan berbadan hukum). Definisi mengenai PT tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

    sebagai suatu persekutuan modal, PT didirikan minimal oleh 2 orang. besarnya kepemilikan modal PT yang dimiliki oleh seseorang/badan dapat dilihat dari seberapa besar presentase saham yang dimiliki oleh orang/badan tersebut. sebelum diberlakukannya PP Nomor 29 Tahun 2016, modal dasar PT paling sedikit adalah 50 juta, dengan paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut sudah harus ditempatkan dan disetor. sebagai suatu badan hukum, tanggung jawab pemegang saham dalam suatu PT bersifat terbatas, yaitu hanya sebesar jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. sehingga apabila terdapat PT yang memiliki hutang melebihi asset perusahaan, maka hanya asset perusahaan tersebut lah yang dapat ditagih oleh kreditor, sedangkan harta pribadi pemegang saham tidak dapat dieksekusi. berbeda dengan firma dan CV, PT dapat dipailitkan.

Sumber bacaan:

Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: